Reforma Agraria di Ibu Kota Nusantara: Mewujudkan Keadilan Ekonomi
Komitmen Pemerataan Ekonomi
Komitmen pemerataan ekonomi lewat reforma agraria akhirnya mulai terwujud di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tepat 20 Mei kemarin, empat sertifikat hak pakai resmi diterbitkan untuk warga di atas lahan milik Badan Bank Tanah (BBT).
Pelaksanaan Reforma Agraria Tahap Pertama
Langkah ini menjadi awal dari pelaksanaan reforma agraria tahap pertama yang dilakukan Badan Bank Tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Tak hanya sekadar seremoni, ini adalah bagian dari janji negara dalam memberikan kepastian hukum atas penguasaan lahan, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi tanah bagi masyarakat penerima.
Janji Keadilan Ekonomi
“Ini adalah awal dari janji dan komitmen kami dalam mewujudkan keadilan ekonomi di bidang pertanahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui reforma agraria,” ujar Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, dalam keterangannya.
Tonggak Penting Reforma Agraria
Menurut Parman, penerbitan sertifikat ini menjadi tonggak penting, sekaligus “pecah telur” bagi program reforma agraria yang sudah lama dinanti. Ia menyebut, dari total 129 subjek yang termasuk dalam tahap pertama, sebanyak 75 warga telah menandatangani perjanjian pemanfaatan lahan, dan sisanya akan menyusul secara bertahap.
Peran Badan Bank Tanah
Badan Bank Tanah merupakan lembaga khusus yang bertugas menyediakan tanah untuk berbagai kepentingan, termasuk pembangunan nasional, kepentingan sosial, serta reforma agraria. Dalam aturan tersebut disebutkan, minimal 30 persen dari tanah negara yang dikelola Bank Tanah wajib dialokasikan untuk reforma agraria.
Manfaat Hak Pakai Tanah
Team Leader Project PPU, Syafran Zamzami, menyebutkan bahwa subjek reforma agraria akan mendapatkan hak pakai tanah selama 10 tahun. Jika lahan dimanfaatkan secara produktif, status kepemilikan bisa ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
Penerima Manfaat Berbicara
Salah satu warga penerima, Sugeng Waluyo (31), mengaku lega dan antusias. Ia berencana segera menggarap lahannya untuk kebun sawit. “Alhamdulillah akhirnya tercapai juga. Harapannya ini bisa berdampak besar bagi ekonomi keluarga kami. Terima kasih Badan Bank Tanah,” tutur Sugeng.
Mewujudkan Keadilan Sosial
Dengan sertifikat hak pakai di tangan, reforma agraria di atas HPL (Hak Pengelolaan Lahan) Bank Tanah bukan lagi sekadar wacana. Ini adalah langkah awal menuju keadilan sosial yang nyata, dimulai dari IKN.
Kesimpulan
Reforma agraria di Ibu Kota Nusantara merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial. Dengan adanya sertifikat hak pakai, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari program ini. Semoga reforma agraria terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
