Usul PKP Wamen untuk Omnibus Law Perumahan: Alasannya Penting

Infrastruktur293 Dilihat

Membahas Omnibus Law Perumahan: Solusi untuk Regulasi Perumahan yang Tepisah-Pisah

Di tengah perkembangan Kota Jakarta yang terus berkembang, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyoroti pentingnya adanya omnibus law yang mengatur khusus soal perumahan. Fahri mengungkapkan bahwa regulasi terkait perumahan saat ini tersebar di berbagai Kementerian, sehingga perlu adanya langkah konkret untuk menyatukan regulasi tersebut dalam satu kesatuan peraturan.

Proses Menuju Omnibus Law Perumahan

Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa ia akan mengusulkan pembahasan omnibus law perumahan ke DPR dalam pertemuan mendatang. Meskipun pertemuan-pertemuan sebelumnya baru sebatas perkenalan dan pembahasan awal mengenai Kementerian PKP, namun pihaknya tengah mengkaji secara mendalam terkait omnibus law perumahan.

Regulasi Perumahan yang Berbelit

Fahri menyampaikan keprihatinannya terhadap regulasi perumahan yang saat ini terbelit-belit akibat tersebarnya regulasi di berbagai Kementerian terkait. Hal ini tidak hanya membuat proses regulasi menjadi rumit, namun juga dapat berdampak pada tata kota suatu daerah yang menjadi semakin kompleks.

Permasalahan dalam Penyediaan Perumahan

Dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Fahri juga menyoroti beberapa permasalahan dalam penyediaan perumahan. Salah satu di antaranya adalah terkait ketersediaan lahan yang menjadi tantangan dalam pembangunan hunian.

Solusi untuk Perizinan yang Berbelit

Fahri menegaskan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki perizinan yang berbelit-belit. Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk mengatasi permasalahan tersebut, khususnya dalam perizinan perumahan. Fahri menekankan pentingnya kemudahan dalam mendapatkan izin, tanpa terkait dengan faktor finansial.

Langkah-Langkah Menuju Perumahan yang Lebih Baik

Dalam upaya meningkatkan penyediaan perumahan yang berkualitas, Fahri juga membahas beberapa langkah konkret yang akan diambil ke depan. Salah satunya adalah pembentukan direktorat yang akan fokus dalam mencari potensi lahan yang siap untuk dibangun hunian.

READ  Mat Solar Minta Ganti Rugi Rp 3,3 M untuk Pembebasan Tanahnya Dituntut di Pengadilan

Penyediaan Air, Listrik, dan Skema Pembiayaan Perumahan

Selain itu, Fahri juga menyoroti permasalahan lainnya dalam pembangunan rumah, seperti penyediaan air dan listrik, serta skema pembiayaan perumahan. Hal-hal ini menjadi fokus penting dalam memastikan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya berkualitas, namun juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik.

Dengan berbagai upaya dan komitmen yang diambil oleh pihak terkait, diharapkan bahwa pembangunan perumahan di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Omnibus law perumahan menjadi salah satu langkah strategis dalam menyatukan regulasi perumahan yang selama ini terpisah-pisah, sehingga dapat menciptakan lingkungan hunian yang lebih baik dan teratur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *